Pelayanan Publik Lumpuh? Oknum Staf Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja Diduga Asyik Tidur di Kursi Pelayanan Saat Jam Kerja Ramadhan ‎

‎

Reporter : Siti Munawaroh 

Chaneltipikorbanten.com

BALARAJA,Rabu 25/2/2026–Pemandangan memprihatinkan terlihat di Kantor Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Di tengah bulan suci Ramadhan yang seharusnya menjadi momentum peningkatan pengabdian untuk masyarakat dan warga setempat, Terlihat nampak jelas oknum staf desa justru diduga kedapatan asyik tertidur pulas di kursi pelayanan pada pukul 13:30 WIB.

‎

‎Temuan ini memicu kritik pedas Ketua Dpc Lsm KPK Nusantara Endang supriatna karena terjadi tepat pukul 13: 30 Wib di saat kerja pelayan masyarakat yang pasti ada warga membutuhkan pelayanan administratif. 

‎

Meskipun Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadhan menjadi pukul 08:00 hingga 15:00 WIB, hal tersebut bukan menjadi alasan bagi aparatur desa untuk mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya.

‎

‎Pernyataan Tegas Ketua DPC LSM KPK Nusantara Endang supriatna 

‎

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Tangerang Endang Supriatna Yang disapa Akrab Bung Eden menyampaikan pernyataan keras. Pihaknya menilai kejadian ini mencerminkan rendahnya pengawasan kepala desa dan buruknya etos kerja aparatur di tingkat akar rumput.

‎"Ini sangat memalukan dan tidak bisa ditoleransi.Ucapnya Eden

‎

Masih Eden Gaji dan tunjangan mereka dibayar dari pajak rakyat untuk melayani, bukan untuk numpang tidur di fasilitas negara. Bulan puasa bukan alasan untuk malas-malasan, apalagi sampai tidur di kursi pelayanan pada jam kerja produktif. Kami mendesak Camat Balaraja dan Inspektorat untuk memberikan sanksi tegas sesuai Peraturan Bupati terkait disiplin jam kerja," tegas Ketua DPC LSM KPK Nusantara.

LSM KPK Nusantara Ketua Endang supriatna juga menambahkan bahwa kejadian ini bukan hanya soal individu, melainkan sistem pengawasan internal di Desa Cangkudu yang diduga lemah. Pihaknya berencana Segera melayangkan surat konfirmasi resmi untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.Tegasnya Eden 

‎