Scroll untuk melanjutkan membaca
BREAKING NEWS

LSM KPK- Nusantara Surati Kecamatan Padarincang, Cinangka dan Anyar perihal Pengolaan Keuangan Persampahan tahun 2024 dan tahun 2025.

 



chaneltipikorbanten.com Senin 27-10-2025

Kab.serang sebagaimana Anggaran Persampahan di kecamatan Padarincang ,Kecamatan Anyar, dan  Kecamatan Cinangka , yang selama ini tidak terbuka dan tidak transparan terhadap publik. anggaran yang dikeluarkan dari APBD kabupaten Serang  yang diturunkan ke kecamatan untuk kebutuhan penanganan sampah hingga  ratusan juta hingga milyaran tersebut diduga Mark Up. apalagi di tahun 2024 yang mana adanya Pilkada Serang tentu tidak terkontrol dalam pengelolaan keuangan Persampahan tersebut.




Aminudin" ketua LSM Komunitas Pemantau Korupsi - Nusantara ( KPK) Perwakilan Banten dengan tidak adanya respon surat yang telah dikirim ke Kecamatan Padarincang, Cinangka dan Anyar dengan Paparannya mengatakan" jangka waktu dekat kami akan lakukan Laporan Aduan ke Bupati Serang atau Setda  Kota Serang yang sebagai pimpinannya , dan kami lampirkan dokumen Anggaran yang di kelola ke tiga kecamatan tersebut dari tahun 2024 dan Tahun 2025. pasalnya adanya dugaan Penyimpangan pada pembelanjaan  menggunakan APBD Kabupaten Serang tersebut. malah para camat menyuruh salah satu oknum Ormas agar persoalan surat jangan diteruskan. ini jelas Fakta dilapangan Camat tersebut diduga takut memberikan jawaban surat dari kami sebagai alat kontrol sosial.


kami minta kepada Setda Kabupaten Serang untuk segera membuat surat rekomendasi ke Inspektorat Kabupaten Serang, memeriksa anggaran penanganan  persampahan di kecamatan Padarincang, Cinangka dan Anyar secara rinci termasuk Rekanan Perusahan yang sebagai penyedia Barang BBM dan Belanja Pemeliharaan serta makan minum yang selama ini tidak transparan terhadap publik. dan minta kepada Setda kabupaten Serang, untuk serius menangani Anggaran Persampahan di Kecamatan Padarincang, Cinangka dan Anyar. karena darah tersebut kawasan wisata dan tentu banyak pemasukan PADnya dalam penanganan persampahan. jangan sampai pemerintah mengeluarkan Anggaran untuk penanganan persampahan tapi PAD dibawah standar padahal di daerah kecamatan tersebut daerah Wisata dan industri.Tutupnya Aminudin Ketua DPD LSM KPK Nusantara 

(Endang _Redaksi)

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar