LSM KPK Nusantara "Bongkar" Borok Proyek Kantor Camat Balaraja: Tanpa Papan Anggaran, Pengawas Diduga Main Mata!

Reporter: (Andi F) 

chaneltipikorbanten.com 

Balaraja - Tangerang | Proyek rehabilitasi gedung Kantor Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, kini mendadak jadi sorotan tajam publik dan pemerhati kebijakan publik.

Bagaimana tidak, proyek fisik yang dibiayai uang rakyat tersebut disinyalir dikerjakan secara asal-asalan, tertutup, serta mengabaikan keselamatan jiwa para pekerja di lapangan.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, tidak tampak satu pun papan informasi proyek yang terpasang.

Deretan material bangunan menumpuk di area pengerjaan, sementara para buruh sibuk bekerja merenovasi fasilitas pemerintahan tersebut tanpa kejelasan angka nominal anggaran, sumber dana, hingga siapa kontraktor pelaksana yang bertanggung jawab.

Sikap 'kucing-kucingan' ini dinilai sebagai bentuk pengangkangan terhadap asas transparansi publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (LSM KPK-N) Kabupaten Tangerang, Endang Supriatna, yang akrab disapa Bung Eden, mengecam keras temuan ini.

Saat ditemui di ruang kerjanya pada Sabtu (25/07/2026), Bung Eden melontarkan kritik pedas terkait dugaan praktik "proyek siluman" di lingkungan dinas tersebut.

"Proyek yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi tanpa kejelasan asal-usul dan penanggung jawabnya adalah bentuk kejahatan transparansi."

"Ketika papan informasi sengaja disembunyikan, muncul dugaan kuat ada hal yang sengaja ditutupi, mulai dari spesifikasi teknis, volume kerja, hingga besaran anggaran demi menghindari pengawasan publik dan potensi penyimpangan," tegas Bung Eden dengan nada tajam.

Tak hanya persoalan transparansi, Bung Eden juga menyoroti potensi bahaya laten di lokasi pengerjaan.

Para pekerja terlihat mengadu nasib di atas ketinggian dan di tengah material keras tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Mereka bekerja 'telanjang' tanpa helm keselamatan, rompi reflektor, maupun sabuk pengaman.

"Pelaksana proyek jelas-jelas gagal menerapkan regulasi K3 sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970. Membiarkan buruh bekerja tanpa perlindungan sama saja dengan menyetor nyawa mereka ke jurang kecelakaan fatal."

"Ini pelanggaran serius! Pihak dinas dan penegak hukum harus turun tangan. Jika ada kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian, ada sanksi pidana Pasal 359 dan 360 KUHP yang menanti, selain sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha," lanjut Bung Eden.

Ia juga menambahkan bahwa nihilnya pengawas dari dinas terkait maupun konsultan pengawas di lokasi saat pelanggaran kasatmata terjadi mengindikasikan adanya 'permainan' atau pembiaran sistemik.

"Kalau konsultan pengawas dan PPK dari dinas tidak pernah kelihatan hidungnya di lapangan, berarti fungsi kontrolnya mandul. Ada dua kemungkinan: pengawasnya yang malas, atau memang ada pembiaran sistemik demi mengejar keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas fisik bangunan," pungkasnya.

Kabut misteri proyek ini makin tebal ketika dikonfirmasi kepada para pekerja di lapangan pada Jumat (24/07/2026). Salah seorang buruh bangunan yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak tahu-menahu mengenai papan proyek maupun pemilik pekerjaan tersebut.

Ia berdalih hanya meneruskan sisa pekerjaan dari kelompok pekerja sebelumnya.

"Kami di sini baru kerja sekitar lima hari, Pak. Cuma meneruskan pekerjaan punya orang lain yang sebelumnya berhenti. Soal papan nama, anggaran, atau siapa kontraktornya, kami benar-benar tidak tahu-menahu. Kami cuma disuruh kerja," kilahnya lugas. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari dinas terkait maupun kontraktor pelaksana proyek rehabilitasi Kantor Kecamatan Balaraja belum dapat dimintai keterangan resmi terkait tidak adanya papan proyek serta pengabaian keselamatan kerja para buruh di lokasi.

Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan demi menjaga keberimbangan berita.